Jakarta,GradasiKetapang – Dewan Perwakilan Rakyat merespons tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat yang diajukan oleh mahasiswa dan sejumlah Koalisi Masyarakat Sipil.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers pada Jumat (5/9/2025), mengumumkan enam langkah awal hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi.
“DPR RI menyepakati untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR RI, terhitung mulai 31 Agustus 2025,” ujar Dasco.
Selain itu, DPR juga memutuskan moratorium kunjungan kerja luar negeri, berlaku sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan resmi.
Dasco juga menegaskan bahwa DPR akan memangkas berbagai tunjangan dan fasilitas, termasuk:
Biaya langganan,
Daya listrik dan jasa telepon,
Biaya komunikasi intensif,
Tunjangan transportasi.
Lebih lanjut, Dasco menyatakan bahwa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak lagi menerima hak-hak keuangan.
“Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota DPR yang telah diputuskan melalui Mahkamah Partai dengan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan masing-masing partai terkait pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap reformasi institusi dan keterbukaan, DPR juga berjanji untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam seluruh proses legislasi dan kebijakan.
Pernyataan ini secara resmi ditandatangani oleh pimpinan DPR RI: Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
DAFTAR LENGKAP 17+8 TUNTUTAN RAKYAT
17 Tuntutan Mendesak:
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya.
Batalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, termasuk fasilitas pensiun seumur hidup.
Publikasikan rincian anggaran DPR secara transparan.
Dorong pemeriksaan terhadap anggota DPR yang bermasalah.
Berikan sanksi tegas kepada anggota DPR yang tidak etis.
Partai politik diminta mengumumkan sikap berpihak pada rakyat.
Adakan dialog publik antara DPR, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Hentikan tindakan represif aparat kepolisian.
Proses hukum terhadap pelaku kekerasan aparat secara transparan.
Pastikan TNI segera kembali ke barak.
Terapkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
Komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil di masa krisis demokrasi.
Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojol.
Ambil langkah darurat mencegah PHK massal.
Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang:
Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
Laksanakan reformasi partai politik serta perkuat fungsi pengawasan eksekutif.
Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
Lakukan reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.
Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Sumber: NU Online
